Narsono Son
PURWOKERTO - SMP Negeri 10 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, resmi melayangkan surat pengaduan kepada Koordinator Kecamatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Purwokerto Barat, Rabu (25/02/2026).
Surat bertajuk Laporan Pengaduan, Evaluasi Layanan, dan Permohonan Pergantian Dapur MBG itu memuat permintaan tegas agar dilakukan pergantian dapur/vendor penyedia MBG, menyusul berbagai temuan yang dinilai mengancam standar layanan dan keamanan pangan siswa.
Kepala sekolah, Sapto Sri Nugroho, menegaskan bahwa persoalan yang disampaikan bukan sekadar soal selera, melainkan menyangkut kualitas, variasi, hingga keamanan makanan.
“Menu sangat monoton, didominasi telur rebus hampir setiap hari. Selama Ramadan ini bahkan lauk penuh yang diberikan hanya telur rebus tanpa variasi protein lain, ” ujarnya,
Ia menekankan bahwa dominasi satu jenis lauk dalam jangka panjang dinilai tidak mencerminkan prinsip keberagaman gizi.
"Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak, merujuk pada temuan makanan berbau tidak sedap serta adanya benda asing seperti serangga dan paku di dalam sajian, " tambahnya.
Selain itu, pihak sekolah melaporkan tidak didistribusikannya susu selama kurang lebih tiga bulan terakhir dengan alasan kelangkaan, padahal komponen tersebut merupakan bagian dari hak gizi siswa dalam skema MBG.
Lembar edukasi nilai gizi yang seharusnya menyertai program juga disebut hanya dibagikan beberapa kali.
Berbagai komplain, menurut pihak sekolah, telah disampaikan berulang kepada dapur penyedia maupun SPPG, termasuk melalui forum bersama orang tua, namun perubahan dinilai belum signifikan.
Dalam surat resminya, sekolah secara eksplisit memohon agar pergantian dapur segera diproses dan direalisasikan. Permintaan itu disebut sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan kesehatan sekaligus meredam gelombang keluhan siswa dan wali murid yang selama ini diterima para guru.
Sorotan juga datang dari Koordinator Forum Masyarakat Peduli Program MBG (FMP2M), Sumbadi, yang mempertanyakan kesesuaian antara alokasi anggaran dan kualitas makanan.
Ia menyebut jatah MBG untuk siswa kelas 4 SD hingga SMP sebesar Rp10.000 per porsi, namun memperkirakan nilai riil makanan berkisar Rp5.500 hingga Rp8.000.
“Kalau ada selisih Rp2.000 saja per porsi, dengan asumsi 2.000 porsi per hari selama 24 hari sekolah, potensi akumulasi nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah, ” tegasnya.
Di sisi lain, ahli gizi SPPG Rejasari 1, Nabila, menjelaskan bahwa dominasi telur dipilih karena kandungan proteinnya tinggi dan relatif aman selama Ramadan.
“Tahu dan tempe berisiko bau jika tidak dimasak kering. Untuk kebutuhan Ramadan, makanan harus tahan hingga sore hari, ” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa siklus menu telah disusun sebelumnya sehingga perubahan mendadak sulit dilakukan, namun pihaknya berkomitmen membatasi telur dua kali dalam sepekan dan menggantinya dengan variasi lain.
Polemik ini menjadi ujian tata kelola MBG di Purwokerto Barat, antara klaim pemenuhan standar gizi dan tuntutan variasi, keamanan, serta keterbukaan anggaran.
Keputusan Korcam MBG atas permohonan pergantian vendor akan menjadi penentu arah penyelesaian persoalan yang menyangkut ribuan porsi makanan dan hak gizi ratusan siswa setiap harinya.
(Wd/YF2DOI)
Updates. 
