Devira Arum
PURWOKERTO – Dalam rangka meningkatkan akurasi dan validitas administrasi kepegawaian di lingkungan Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Purwokerto mengikuti kegiatan sosialisasi pemutakhiran data pegawai melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemasyarakatan (SIMWAIPAS) Tahun 2026 pada hari Senin (19/01/2026). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini berlangsung secara virtual mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Struktural serta pengelola kepegawaian Bapas Kelas II Purwokerto.
Pertemuan yang juga diikuti seluruh instansi di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini dilaksanakan guna memastikan setiap perubahan data maupun identitas pegawai tercatat dengan tepat pada sistem terbaru. Melalui aplikasi SIMWAIPAS, setiap pegawai dituntut untuk mampu melakukan pengisian data secara mandiri, mulai dari pembaharuan riwayat pendidikan, kepangkatan, hingga data personal lainnya yang berkaitan dengan identitas pegawai pemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar integrasi data pusat dan daerah tetap sinkron untuk mendukung kebijakan strategis organisasi ke depannya.
Kepala Urusan Tata Usaha Bapas Purwokerto, Dewi Umbarawati, menekankan pentingnya peran aktif pegawai dalam proses digitalisasi data ini. Ia menegaskan bahwa keakuratan data bukan hanya tanggung jawab admin kepegawaian, melainkan kewajiban pribadi setiap pegawai.
"Pemutakhiran data melalui aplikasi SIMWAIPAS ini adalah langkah untuk memastikan hak-hak pegawai terlindungi dan administrasi kita semakin profesional, " ujar Dewi Umbarawati saat ditemui usai kegiatan.
Kegiatan berjalan dengan tertib dan interaktif, di mana para pengelola kepegawaian juga mendalami tata cara teknis pengisian aplikasi agar dapat mendampingi pegawai lain yang mengalami kendala. Dengan terlaksananya sosialisasi ini, Bapas Purwokerto berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam mewujudkan basis data kepegawaian yang transparan dan akuntabel di tahun 2026.
