Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kalapas Purwokerto Koordinasi dengan Bupati Banyumas Bahas KUHP Baru

PURWOKERTO - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Purwokerto, Ali Andra Harahap bersama para Kepala UPT Pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Banyumas melaksanakan kunjungan koordinasi kepada Bupati Banyumas pada Rabu (11/3/2026) di Pendopo Bupati Banyumas.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara jajaran pemasyarakatan dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mendukung implementasi kebijakan pemasyarakatan, khususnya terkait penerapan KUHP Baru.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Publikasi, Lapas Narkotika Purwokerto ikuti Coaching Clinic Kehumasan

Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Kelas IIA Purwokerto, Aliandra Harahap, menyampaikan maksud kedatangan bersama para Kepala UPT Pemasyarakatan Banyumas yaitu memohon dukungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memfasilitasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama para penegak hukum di wilayah Banyumas.

Baca juga: Semangat Gotong Royong, Satgas TMMD 126 Lanjutkan Pengecatan dan Pemasangan Keramik Gereja Advent

FGD tersebut direncanakan membahas penerapan KUHP Baru, khususnya mengenai pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk alternatif pemidanaan.

Baca juga: Coaching Clinic Videografi dan Penulisan Jurnalistik Kehumasan di Era Digital digelar di Lapas Purwokerto

“Melalui forum diskusi bersama para penegak hukum dan instansi terkait, kami berharap dapat menyamakan persepsi serta merumuskan mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial agar dapat berjalan efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ” ujar Aliandra Harahap.

Baca juga: Lapas Purwokerto beri Sosialisasi Penulisan Naskah Dinas pada Peserta Magang, bekal Dasar Administrasi untuk tingkatkan Kompetensi Praktis

Selain itu, Kalapas juga menyampaikan rencana program pembinaan berupa kegiatan kerja bakti warga binaan di kawasan Alun-Alun Purwokerto sebagai bagian dari program asimilasi. Program tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kembali rasa tanggung jawab serta kepedulian sosial warga binaan sebelum mereka kembali ke tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas menyambut baik rencana koordinasi tersebut serta mendorong agar pihak Lapas segera mengajukan surat resmi terkait permohonan fasilitasi pelaksanaan FGD.

Baca juga: Wujudkan Kemandirian, WBP Lapas Purwokerto Hasilkan Sapu Glagah Bernilai Guna

Dengan adanya forum tersebut diharapkan dapat diperoleh kesepahaman bersama mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengawasan pidana kerja sosial, termasuk penentuan lokasi kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan di berbagai fasilitas pelayanan publik milik pemerintah daerah.

(Humas Lapas Purwokerto)